Sugeng Teguh Santoso Ketua Indonesia Police Watch (IPW) menilai perombakan besar-besaran yang dilakukan Jenderal Pol Suyudi Ario Seto Kapolri pada awal masa jabatannya bukan sekadar konsolidasi organisasi, tapi upaya mengumpulkan kembali kelompok perwira yang sehaluan dengan kepemimpinan baru.
Penilaian itu disampaikan Sugeng setelah Suyudi melakukan mutasi terhadap 88 perwira tinggi dan perwira menengah, termasuk merotasi 19 kepala kepolisian daerah (Kapolda), hanya sehari setelah menjabat sebagai Kapolri.
“Catatan saya agak ngeri-ngeri sedap,” kata Sugeng saat on air di program Wawasan Suara Surabaya, Senin (26/10/2026).
Ia membandingkan era Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menjabat Kapolri butuh waktu 22 hari untuk melakukan rotasi pejabat. Sedangkan, era Idham Aziz, butuh waktu sepekan.
“Waktu Pak Listyo Sigit, riset kami dia 22 hari merotasi struktur. Itu pun pejabat utama tidak berganti secara drastis. Pada masa Pak Suyudi ini seluruh pejabat utama diganti ya, kecuali satu yang namanya Komjen Pol Wahyu Hadiningrat (kini menjabat Wakapolri). Kalau Pak Idham Aziz, dia juga tidak dalam waktu 1 hari, dia 7 hari,” tambahnya.
Karena perbedaan pola mutasi itulah, Sugeng menilai langkah Suyudi lebih tepat disebut sebagai regrouping dibandingkan konsolidasi organisasi. “Oleh karena itu saya mengatakan ini bukan konsolidasi. Ini adalah regrouping sehaluan,” tegasnya.
Sugeng menjelaskan, istilah regrouping yang digunakannya merujuk pada upaya mengumpulkan kembali kelompok internal atau in-group yang dinilainya memiliki kesamaan arah dengan kepemimpinan Kapolri baru.
Menurut Sugeng, salah satu hal yang memperkuat penilaiannya adalah pengangkatan sejumlah perwira yang sebelumnya mendapat penugasan di luar struktur Polri, untuk mengisi jabatan strategis. Beberapa di antaranya berasal dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Berdasarkan catatan yang disampaikannya, terdapat sekitar tiga perwira yang sebelumnya bertugas di BIN, serta sembilan hingga sepuluh perwira dari BNN. Sugeng memandang pola itu sebagai bagian dari penataan ulang kelompok pejabat di lingkungan kepolisian.
Meski menilai perombakan itu berpotensi menimbulkan kekecewaan, Sugeng tidak memperkirakan akan terjadi perlawanan terbuka dari para perwira yang terdampak. “Secara teori sosiologisnya, ya, orang-orang yang disingkirkan tentu kecewa,” katanya.
Menurutnya, kultur organisasi Polri yang menekankan kepatuhan terhadap aturan dan hierarki membuat anggota cenderung menerima keputusan pimpinan. Tapi, ia mengingatkan tidak semua pejabat yang dimutasi memiliki waktu cukup untuk menjalankan tugas di posisi sebelumnya.
Sugeng mencontohkan adanya pejabat yang baru menjabat dua hingga tiga bulan, tetapi sudah harus digantikan. Bahkan, menurutnya, terdapat penugasan yang dibatalkan ketika pejabat bersangkutan baru akan mulai bertugas.
Kondisi itulah, yang dinilainya dapat menimbulkan ketidakpuasan di internal kepolisian meskipun tidak berkembang menjadi penolakan terbuka. Karena itu, Sugeng mempertanyakan apakah perombakan besar-besaran tersebut dapat membentuk kekompakan di antara para pejabat dan anggota Polri.
“Tapi apakah terbentuk yang namanya soliditas? Ini tanda tanya,” ujarnya. (bil/iss)
