Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Indonesia yang mengakibatkan antrean panjang, menjadi catatan penting bagi pemerintah. Salah satunya oleh I Gede Agus Widyadana pakar manajemen rantai pasok dan logistik Universitas Kristen (UK) Petra.
Menurut Gede, kurangnya keandalan dan kelincahan rantai distribusi regional dinilai menjadi pemicu terhambatnya pasokan lokal tersebut.
Berdasar alur rantai pasok sederhana, lanjut Agus, BBM mengalir dari kilang minyak menuju depot, baru kemudian didistribusikan ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebelum akhirnya dibeli oleh masyarakat umum. Sehingga ketika stok menipis di depot dan pengiriman terlambat, maka daerah akan mengalami kelangkaan BBM.
“Sebagai industri yang diperlukan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, jaminan ketersediaan BBM di masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama dibandingkan dengan efisiensi operasional,” tambah Gede yang juga Ketua Program Global Logistics and Supply Chain (GLSC) UK Petra, dalam keterangan, Sabtu (17/10/2026).
Fakultas Teknologi Industri Universitas Kristen Petra. Foto: Humas UK Petra
Jika penentuan persediaan minimum masih dihitung secara statis dan tidak adaptif terhadap lead time pengiriman maupun permintaan yang disebabkan oleh perpindahan permintaan konsumen, risikonya adalah kekosongan stok yang memicu panic buying di masyarakat.
Lebih lanjut, Gede mengatakan bahwa antisipasi perubahan pola konsumsi masyarakat dari bensin nonsubsidi ke bensin subsidi pasti menimbulkan perubahan permintaan pada kedua jenis BBM tersebut. Jika perpindahan konsumsi ini tidak diantisipasi, maka kemungkinan besar akan terjadi kekurangan persediaan di depot.
Berdasar data BPH Migas, lonjakan Pertalite sebesar 12,92 persen pada Juli 2026 sebagai akibat dari kenaikan harga Pertamax. Ini baru data secara umum, belum lagi variasi permintaan yang berbeda-beda di setiap daerah akan memberikan dampak bullwhip effect yang perlu diantisipasi.
Menurut Gede ada tiga langkah yang bisa diambil pemerintah maupun Pertamina untuk mencegah terulangnya gangguan di masa mendatang. Pertama, menerapkan sistem kendali logistik energi yang terintegrasi dengan penggunaan Internet of Things (IoT) dan dashboard pemantauan persediaan real-time dari hulu hingga ke SPBU.
“Kedua, melakukan evaluasi ulang kapasitas terminal yang memadai dan pengaturan armada transportasi yang lebih fleksibel. Dan yang ketiga, penyusunan tata kelola seperti protokol darurat yang disertai koordinasi lintas lembaga yang sangat cepat serta akuntabel,” ungkapnya.
Gede menambahkan, terjadinya hambatan respon krisis sering kali bukan pada teknologinya, tetapi pada fleksibilitas aturan.
“Prinsip kehati-hatian (Good Corporate Governance) tentu sangat penting, tetapi peraturan perlu memberikan ruang bagi pengambil keputusan untuk bertindak agile saat terjadi dinamika di lapangan,” tambahnya.
Krisis distribusi BBM di beberapa wilayah saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki cara mengelola ketahanan energi nasional.
Menurut Gede, Indonesia memerlukan komando rantai pasok energi lintas lembaga yang adaptif sehingga mampu mengantisipasi gangguan, mengalihkan pasokan, dan mengambil keputusan dalam hitungan jam tanpa menunggu masalah membesar.
“Karena ketahanan energi sejatinya tidak hanya diukur dari data stok yang ditampilkan, melainkan dari bagaimana data tersebut diolah menjadi informasi akurat untuk pengambilan keputusan yang cepat demi melayani seluruh masyarakat Indonesia,” tutupnya.(kir/iss)
