Pemerintah Prancis mengerahkan sekitar 70 ribu polisi dan aparat gendarmerie untuk mengamankan demonstrasi besar yang dijadwalkan berlangsung di berbagai wilayah pada Sabtu (24/10/2026).
Langkah pengamanan besar-besaran ini dilakukan setelah demonstrasi akhir pekan sebelumnya diwarnai kerusuhan, penjarahan, dan perusakan sejumlah fasilitas umum.
Melansir laporan Le Parisien, sekitar 400 hingga 500 ribu orang diperkirakan turun ke jalan dalam aksi demonstrasi kali ini, berdasarkan hasil penilaian intelijen wilayah Prancis.
Laurent Nuñez Menteri Dalam Negeri Prancis mengatakan, pengamanan akan melibatkan kepolisian setempat dan satuan bergerak yang didukung helikopter, kendaraan lapis baja, serta meriam air. Sejumlah petugas bahkan dipanggil kembali dari masa cuti untuk memperkuat pengamanan di berbagai kota.
Menurut Nuñez, pihak berwenang telah mengidentifikasi seruan melalui media sosial untuk melakukan penjarahan dan serangan terhadap bangunan pemerintah, termasuk yang diduga berasal dari kelompok kiri radikal. Ia menegaskan aparat akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang terlibat dalam aksi kekerasan.
Menjelang demonstrasi, otoritas Prancis juga memperketat pengamanan dan memberlakukan sejumlah pembatasan di berbagai wilayah. Di Paris, serikat pekerja menolak usulan kepolisian untuk memindahkan rute demonstrasi dari Bastille-Nation ke Porte de Vincennes-Porte d’Italie.
Penyelenggara menyatakan tetap akan berkumpul di Bastille sesuai rencana semula karena menilai pengamanan di rute alternatif tidak dapat dipastikan.
Pemerintah juga mengizinkan pengawasan udara di Paris dan melarang penempatan barang atau material di jalan yang berpotensi digunakan sebagai senjata maupun barikade.
Selain itu, pemberlakuan jam malam di sekitar Place de la République dan Les Halles diperpanjang hingga, Senin (26/10/2026) pagi.
Di Limoges, pembatasan diberlakukan hingga Senin, termasuk jam malam di kawasan tertentu dan larangan berkumpul lebih dari 10 orang dalam wilayah yang telah ditetapkan. Kebijakan serupa juga diterapkan di sejumlah kawasan Lyon, Besançon, Clermont-Ferrand, dan Laval.
Sementara di Marseille, otoritas setempat tetap mengizinkan demonstrasi yang diselenggarakan serikat pekerja sebagai pengecualian dari pembatasan yang lebih luas.
Sejumlah museum dan tempat kebudayaan di Paris serta Lyon juga mengumumkan penutupan sementara pada Sabtu.
Bahkan, pertandingan sepak bola Paris Saint-Germain (PSG) melawan Lyon yang semula dijadwalkan berlangsung Minggu (25/10/2026) ditunda hingga Senin karena kebutuhan pengerahan aparat keamanan.
Di Orléans, sebanyak 3.000 polisi dan aparat gendarmerie disiapkan untuk mengamankan kongres partai sayap kanan National Rally, yang berlangsung bersamaan dengan demonstrasi kelompok penentangnya.
Partai Kiri Gugat Pembatasan Demonstrasi
Di tengah peningkatan pengamanan, sejumlah partai politik berhaluan kiri dan kelompok lingkungan mengajukan gugatan darurat ke Dewan Negara Prancis (Conseil d’État) pada, Jumat (23/10/2026). Gugatan tersebut diajukan antara lain oleh Partai Ekologis, France Unbowed (LFI), Partai Sosialis, dan Partai Komunis.
Mereka mempersoalkan arahan Emmanuel Macron Presiden Prancis mengenai pelarangan demonstrasi yang diselenggarakan kelompok yang dianggap tidak memiliki legitimasi, serta perubahan rute aksi serikat pekerja tanpa penilaian secara individual.
Sementara itu, perwakilan pelajar sekolah menengah tetap menyerukan kelanjutan demonstrasi setelah bertemu Macron di Istana Élysée, Jumat. “Kami menyerukan agar mobilisasi terus berlanjut,” kata Nathanael Combary pemimpin organisasi pelajar Renouveau Lycéen.
Combary menilai pertemuan dengan Presiden membuka kesempatan bagi para demonstran untuk memperjuangkan perubahan yang lebih nyata. Sementara itu, Sébastien Lecornu Perdana Menteri Prancis dijadwalkan bertemu organisasi pelajar pada Senin (26/10/2026).
Adapun Gérald Darmanin Menteri Kehakiman Prancis menyampaikan bahwa sebanyak 232 orang telah dipenjara setelah kerusuhan pada akhir pekan sebelumnya. Selain itu, lebih dari 1.000 orang telah dibawa ke hadapan otoritas peradilan terkait peristiwa tersebut. (bil/iss)
