Surya Paloh Ketua Umum DPP Partai NasDem meminta penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak menimbulkan polemik berkepanjangan, yang justru menghabiskan energi bangsa.
“RUU Perampasan Aset merupakan produk legislasi yang unik,” kata Surya Paloh usai menjamu Ahmad Zahid Hamidi Wakil Perdana Menteri Malaysia di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (19/9/2026) dikutip Antara.
Menurut Paloh, pembahasan RUU Perampasan Aset harus tetap menjaga stabilitas nasional. Ia berharap berbagai pemikiran dan kritik yang muncul bisa disampaikan dengan menawarkan solusi.
“Kalau hanya ini bisa menimbulkan polemik, untuk apa? Hal yang paling kita jaga adalah jangan energi bangsa ini terbuang untuk polemik demi polemik,” katanya.
Paloh menilai kritik diperlukan dalam pembahasan kebijakan. Tapi, kritik menurutnya juga perlu disertai jalan keluar dan tidak sekadar mengikuti keinginan pihak tertentu.
“Kan celaka juga hanya mengkritisi, enggak suka, tapi enggak ada jalan keluar. Atau ABS (asal bapak senang). Dua-dua menurut kita tidak pas itu,” katanya.
Meski begitu, Paloh mempersilakan proses pembahasan dilanjutkan apabila publik menilai UU Perampasan Aset sudah mendesak untuk segera diterbitkan.
“Kalau memang dianggap memang sudah urgen sekali publik ini, silakan saja,” katanya.
Di sisi lain, Komisi III DPR masih melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU). DPR menargetkan RUU itu bisa disahkan paling lambat pada rapat paripurna Desember 2026.
Habiburokhman Ketua Komisi III DPR sebelumnya mengatakan pembahasan dilakukan secara hati-hati, termasuk memperhatikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki hak sah atas aset dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. (ant/bil/iss)
