Prabowo Subianto Presiden RI mengancam akan mencabut izin perusahaan asing yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Ia menyebut ada perusahaan pemegang konsesi yang sudah berulang kali melakukan pelanggaran.
Menurut Prabowo, sejumlah perusahaan bahkan tercatat melakukan pelanggaran hingga belasan kali, tetapi masih memiliki izin untuk mengelola lahan.
“Kebakaran hutan, ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang harus bertanggung jawab. Dikasih konsesi sudah belasan tahun ada yang melanggar tiga kali, empat kali, ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar,” kata Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026) dikutip Antara.
Prabowo menegaskan pemerintah tidak perlu terus memberikan kesempatan kepada perusahaan yang terbukti berulang kali melanggar aturan. “Kalau dua kali melanggar dicabut saja,” tegasnya.
Ia mengatakan, Indonesia terus berupaya menangani karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Namun, Prabowo menyayangkan sikap beberapa negara yang dinilainya justru memberikan respons negatif terhadap penanganan kebakaran di Indonesia.
Padahal, menurutnya, terdapat perusahaan yang berasal dari negara-negara tersebut dan diduga ikut bertanggung jawab atas terjadinya karhutla. Prabowo menyatakan pemerintah akan mengumumkan identitas perusahaan dengan afiliasi asing yang diduga terlibat karhutla pada waktu yang tepat.
Selain menindak perusahaan yang terbukti melanggar, Prabowo juga membuka peluang pengelolaan perkebunan oleh generasi muda Indonesia apabila izin perusahaan tersebut dicabut.
Ia meyakini Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola perkebunan tanpa harus bergantung pada perusahaan asing.
“Saya tidak ragu-ragu. Saya cabut aja nanti. Tidak apa-apa. Anak-anak Indonesia mampu manage. Nanti daerah-daerah, fakultas-fakultas, cari anak-anak muda yang bagus-bagus. Masa orang Indonesia nggak bisa mengelola perkebunan-perkebunan itu,” ujarnya.
Di hadapan ratusan kepala daerah yang mengikuti Rakornas TPAKD, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada TNI, Polri, pemerintah daerah, dan berbagai pihak yang terlibat dalam upaya pemadaman karhutla.
Ia menegaskan penanganan karhutla harus berjalan bersamaan dengan penegakan hukum, termasuk terhadap perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya dalam menjaga kawasan konsesi. (ant/bil/ham)
