Prabowo Subianto Presiden pada, Sabtu (19/9/2026) lalu megungkap rencana pemerintah mengembangkan bensin berbahan dasar batu bara, sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak.
Menurut Prabowo, para akademisi Indonesia sebelumnya sudah berhasil mengembangkan solar dan bensin berbahan dasar kelapa sawit. Karenanya, pemerintah ingin mengembangkan teknologi serupa dengan memanfaatkan batu bara sebagai bahan bakunya, coal to liquid (CTL)
Rencana itu muncul setelah pemerintah menilai program biodiesel berbasis minyak sawit menunjukkan hasil positif. Implementasi B50, yakni solar dengan campuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis sawit, disebut membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar sejak 1 Juli 2026.
Terkait hal ini, Ali Ahmadi Achyak Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies menilai hilirisasi batu bara menjadi bensin memang bisa menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat kemandirian energi Indonesia. Apalagi, produksi minyak dalam negeri disebutnya belum mampu memenuhi kebutuhan nasional.
Ia menjelaskan, Indonesia saat ini sudah menjadi net importer minyak. Ketergantungan terhadap impor juga semakin besar karena produksi minyak domestik terus berada di bawah kebutuhan. Menurutnya, target produksi minyak satu juta barel per hari sulit dicapai. Produksi saat ini hanya berkisar 600- 700 ribu barel per hari, setengah dari kebutuhan per hari.
“Kalau produksi kita hanya 600-an sementara kebutuhan kita 1,4 atau 1,8 juta barrel per hari, maka separuhnya lebih kita harus import. Itu baru contoh dari minyak dari crude oil yang sehari-hari kita gunakan dan semakin lama semakin besar volumenya. Kalau tidak kita kendalikan dan kita tidak cari alternatifnya, begitu pun energi yang lain, walaupun kita misalnya menemukan cadangan baru, kemudian ada upaya untuk melakukan eksplorasi, tetap saja hasilnya juga tidak akan bisa signifikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” kata Ali saat on air di program Wawasan Suara Surabaya.
Kondisi tersebut, menurut Kepala Pusat Penelitian Ketahanan Energi Universitas Indonesia (UI) itu, membuat ketahanan energi Indonesia semakin rentan ketika terjadi gejolak geopolitik,. Contohnya seperti saat ini, di kawasan Timur Tengah yang menjadi salah satu sumber pasokan minyak.
“Ketika ketergantungan kita terhadap energi fosil dari luar, khususnya crude oil dari Timur Tengah, sementara gejolak geopolitiknya begitu luar biasa dan sulit untuk dihentikan, maka kerentanan ketahanan energi kita akan semakin berat,” ujarnya.
Karena itu, dia mengapresiasi upaya pemerintah mencari sumber energi alternatif dari potensi dalam negeri, salah satunya melalui pengembangan CTL. Ia menekankan, mau tidak mau Indonesia harus mengoptimalkan potensi dalam negeri. Ali menilai kondisi tersebut semakin menunjukkan pentingnya Indonesia mengembangkan sumber energi domestik.
Maka dalam upaya mencapai ketahanan energi dan sumber daya energi mau tidak mau kita harus mengoptimalkan potensi dalam negeri, tenaga-tenaga kerja dalam negeri, pabrik set dalam negeri. Salah satunya adalah memanfaatkan batubara sebagai salah satu potensi lokal kita yang sangat besar itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
Meski demikian, ia mengingatkan pengembangan CTL harus dilakukan secara realistis dan tidak terburu-buru. Menurutnya, pengembangan energi dalam skala nasional membutuhkan kesiapan mulai dari produksi, distribusi, infrastruktur hingga penerimaan masyarakat.
Selain mengurangi ketergantungan impor, hilirisasi menurut Pakar Energi UI itu juga bisa meningkatkan nilai tambah batu bara, dibanding hanya mengekspornya sebagai bahan mentah.
Ia mengatakan, penggunaan batu bara yang hanya mengandalkan pola “dikeruk dan dijual” akan mempercepat pengurasan sumber daya tanpa menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal. Menurut Ali, nilai tambah tersebut juga bisa memberikan ruang lebih besar bagi pembiayaan pelestarian lingkungan.
Ia menegaskan pemanfaatan batu bara tetap harus ditempatkan dalam kerangka transisi energi yang berkelanjutan dan berkeadilan, termasuk menjaga komitmen Indonesia mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060.
“Keberpihakan kita dalam upaya untuk pencapaian NZE (Nett Zerro Emision) di 2060 itu tidak boleh ditawar-tawar, termasuk di dalam pengembangan energi fosil, termasuk juga batu bara,” katanya. (bil/iss)
