Peningkatan anggaran Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) hingga 77 kali lipat belum menjawab persoalan mendasar komunikasi pemerintah, yakni membangun kepercayaan publik dan memastikan informasi disampaikan secara tepat ketika terjadi krisis.
Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) menilai penguatan anggaran komunikasi perlu disertai pembenahan tata kelola, terutama mengenai kewenangan pejabat dalam menyampaikan informasi dan mekanisme untuk mengoreksi pernyataan yang keliru.
Jaleswari Pramodhawardani Kepala LAB 45 mengatakan, besarnya anggaran tidak otomatis membuat masyarakat semakin percaya kepada pemerintah. Kepercayaan justru bergantung pada keterbukaan pejabat dalam menjelaskan keadaan dan mengakui persoalan yang terjadi.
“Anggaran komunikasi bisa dinaikkan puluhan kali lipat, tetapi kepercayaan tidak bisa dibeli. Kepercayaan dirawat dari sesuatu yang lebih murah sekaligus lebih sulit, kesediaan pejabat mengakui keadaan sebelum menjelaskannya,” kata Jaleswari dalam media briefing Lab 45, Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).
Dalam evaluasi dua tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto Presiden dan Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden, LAB 45 mencatat anggaran Bakom pada 2027 yang disetujui DPR secara prinsip mencapai Rp1,954 triliun.
