Pengawasan wilayah laut Jawa Timur masih menghadapi keterbatasan. Luas wilayah perairan yang mencapai hampir lima juta hektare menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam mengawasi aktivitas di laut, termasuk menindak penggunaan alat tangkap yang dilarang.
Muhammad Isa Anshori Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur mengakui pengawasan laut saat ini masih belum optimal. Berbeda dengan wilayah daratan yang memiliki batas administratif dan jaringan jalan yang jelas, batas di laut bersifat maya sehingga membutuhkan sumber daya pengawasan yang lebih besar.
“Ya, saya akui itu memang kami masih lemah untuk penanganan itu karena memang laut kita luas sekali. Hampir lima juta hektare,” kata Isa dalam talkshow Merawat Bumi Majapahit di Radio Suara Surabaya, Selasa (13/10/2026).
Menurutnya, kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan laut berada pada wilayah hingga 12 mil dari garis pantai. Di kawasan tersebut, patroli rutin dilakukan bersama kepolisian perairan dan TNI Angkatan Laut.
Patroli tersebut salah satunya ditujukan untuk menindak praktik penangkapan ikan yang melanggar aturan, termasuk penggunaan cantrang dan pukat harimau.
