Daniel Johan Anggota Komisi IV DPR RI meminta pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah sebagai bencana nasional.
Daniel mengatakan karhutla sudah berlangsung sekitar tiga bulan dan berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat. Asap tebal mengganggu kesehatan, penerbangan, sekolah, hingga ekonomi warga di daerah terdampak.
“Kondisi saat ini sudah diambang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat, tiga bulan karhutla sudah seperti hidup di neraka bagi masyarakat terdampak,” kata Daniel di Jakarta, seperti dilaporkan Antara, Senin (12/10/2026).
Menurut Daniel, pemerintah memang sudah melakukan berbagai upaya penanganan. Namun, langkah itu dinilai belum menunjukkan hasil signifikan karena kabut asap masih tebal di sejumlah wilayah.
Karena itu, ia meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis agar seluruh kekuatan dapat dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
“Salah satunya menetapkan status bencana karhutla ini sebagai bencana nasional. Faktanya malah sudah bencana internasional,” kata dia.
Daniel juga menilai bantuan dari luar negeri perlu dipertimbangkan. Menurutnya, menerima bantuan negara lain bukan berarti pemerintah lemah, tetapi karena skala persoalan sudah sangat besar dan membutuhkan kerja sama antarkawasan.
“Negara tetangga seperti Malaysia sudah membuka diri untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan karhutla ini,” kata dia.
Ia juga memohon kepada Prabowo Subianto Presiden RI agar menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Bila diperlukan, kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan warga yang terdampak parah asap bisa dievakuasi sementara ke daerah yang lebih aman.
“Ini adalah tanggung jawab besar negara untuk melindungi segala tumpah darah rakyat Indonesia. Kondisi saat ini adalah kondisi darurat kesehatan, darurat lingkungan, sosial dan ekonomi bagi daerah terdampak asap karhutla,” kata dia.
Sementara itu, Prabowo Subianto Presiden RI memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin sore. Salah satu agenda rapat itu adalah evaluasi penanggulangan karhutla di Kalimantan dan Sumatra.
Dudung Abdurachman Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, yang turut dipanggil dalam rapat tersebut, mengatakan akan melaporkan langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah, terutama di daerah prioritas.
“Hari ini (rapat, red.) membahas tentang karhutla, karena Beliau (Presiden, red.) sangat serius sekali tentang penanganan karhutla ini. (Rapat diikuti, red.) yang terkait Panglima TNI, Kapolri, kemudian Kementerian Kehutanan, BNPB dan sebagainya (via, red.) Zoom, tidak langsung,” kata Dudung menjawab pertanyaan wartawan sebelum rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.(ant/iss)
