Prabowo Subianto Presiden RI menargetkan penyaluran kredit produktif untuk usaha rakyat mencapai Rp400 triliun pada 2027. Program itu ditujukan ke sekitar 28 juta keluarga, terutama masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha.
Sasarannya meliputi petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan maupun perkotaan. Pemerintah juga akan memprioritaskan masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), termasuk daerah terpencil yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan.
“Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita, Insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan (untuk, red.) mereka yang berpenghasilan rendah,” kata Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026) dikutip Antara.
Prabowo memperkirakan program tersebut dapat memberikan manfaat kepada sekitar 100 juta penduduk Indonesia jika menghitung seluruh anggota keluarga penerima.
“Ini nanti sasarannya kurang lebih 28 juta keluarga, kalau dengan istri dan anak, itu berarti dikali 4, kurang lebih 100 juta rakyat kita. Itu kemampuan kita sekarang,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan akses pembiayaan menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat perekonomian masyarakat, terutama mereka yang menggantungkan penghasilan dari pertanian, perikanan, perdagangan, dan usaha kecil.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga harus dirasakan langsung melalui peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.
“Kekuatan ekonomi bangsa yang sesungguhnya harus dirasakan oleh rakyat secara nyata, oleh petani di desa-desa, oleh nelayan di pesisir, oleh pedagang di pasar-pasar, oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, oleh ibu-ibu yang berjuang membantu ekonomi keluarganya,” katanya.
Prabowo juga mengingatkan jajaran pemerintah agar kesejahteraan masyarakat tidak berhenti sebagai slogan.
“Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara real, secara nyata, harus meningkat. Bahwa, setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata. Ini yang sedang kita perjuangkan. Ini garis kita,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut menyerahkan secara simbolis akad kredit atau pembiayaan produktif senilai Rp53,15 triliun. Pembiayaan itu telah disalurkan kepada 2.106.401 debitur selama periode Agustus hingga Oktober 2026 melalui 343 lembaga jasa keuangan.
Para penerima pembiayaan terdiri atas pelaku UMKM, petani, nelayan, serta masyarakat yang menjalankan berbagai kegiatan usaha produktif. Prabowo juga mengapresiasi kerja kementerian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pemerintah daerah dalam memperluas akses keuangan masyarakat. (ant/bil/ipg)
