Prabowo Subianto Presiden, siang hari ini, Senin (19/10/2026), memanggil sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri ke Istana Kepresidenan Jakarta.
Para pejabat pemerintahan yang hadir antara lain Dudung Abdurachman Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Satyawan Pudyatmoko Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional.
Sebelum masuk ke dalam Istana Kepresidenan, Menko Polkam mengatakan, rapat kabinet hari ini fokus membahas optimalisasi penanganan kebakaran lahan dan hutan (Karhutla).
Dudung melanjutkan, dia siap menyampaikan berbagai laporan perkembangan penanganan karhutla di wilayah Indonesia kepada Presiden.
“Hasil rapat saya tadi dengan kementerian akan saya laporkan ke Bapak Presiden, tentunya hari ini akan ada petunjuk-petunjuk lebih lanjut dari Bapak Presiden tentang karhutla,” ujarnya.
Dalam keterangan pers, tadi pagi di kantornya, Menko Polkam menyatakan Pemerintah belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
Alasannya, Pemerintah masih sanggup melakukan penanganan dengan penguatan koordinasi di lapangan.
Sekadar informasi, berdasarkan pemetaan data spasial BNPB yang diselaraskan dengan data Kementerian ATR/BPN, teridentifikasi sebanyak 44 area konversi hutan dan perkebunan di Sumatra Selatan yang mengalami kebakaran.
Area yang kebakaran meliputi perkebunan sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), hingga hutan lindung.
Sebagian besar titik api ditemukan di area perbatasan izin konversi yang mengindikasikan adanya dugaan pembukaan atau perluasan lahan.
Merespons temuan itu, Kristomei Sianturi Kepala BNPB mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas para pelaku pembakaran, baik perorangan maupun korporasi.
Menurutnya, penegakan hukum yang tegas (deterrent effect) sangat krusial supaya proses pemadaman di lapangan tidak sia-sia akibat adanya pihak yang kembali sengaja membakar lahan.(rid/ipg)
